Repositori Berkas, Regulasi & Modul Pengetahuan
Koleksi berkas resmi yang dapat diakses publik secara terbuka, meliputi buku panduan digitalisasi desa, standar operasional prosedur (SOP) tata kelola, dokumen regulasi kebijakan publik, hingga materi presentasi seminar aparatur negara.
Dokumen Tersedia
Kategori Topik
Total Arsip Berkas
KEPUTUSAN KEPALA BKN NO 411 TAHUN 2025 TERKAIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA INSTANSI PEMERINTAH
Semua ASN WAJIB TAHU karena ini berkaitan dengan keberlangsungan penilaian kinerja kita selama ini.
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 46 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 221 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Pemerintahan Desa WAJIB untuk memahami terlebih dahulu batasan atas tindakan yang akan dilakukan dalam mengelola keuangan desa, diantaranya : 1. Digitalisasi Sistem Pembayaran (Transaksi Non-Tunai): Kewajiban pengaturan mengenai sistem pembayaran dalam bentuk transaksi non-tunai, baik pada transaksi penerimaan Desa maupun pembayaran belanja dan pembiayaan Desa; 2. Tujuan Regulasi: Mewujudkan tata kelola keuangan desa di Kabupaten Garut yang lebih cepat, aman, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di tingkat desa; 3. Penyesuaian Ketentuan Lama: Mengubah atau memperbarui sejumlah klausul dalam Perbup Garut No. 221 Tahun 2021 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan tata kelola keuangan daerah saat ini.
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
Ini Dasar Hukum untuk perhitungan dari Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP) ASN Kabupaten Garut yang selama ini selalu kita terima setiap bulan.
Buku Saku Kenaikan Pangkat Jabatan Struktural dan Pangkatnya masih satu tingkat dibawah Jenjang Pangkat Terendah
Ayo Kenali Proses Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Struktural dan Pangkatnya Masih Satu Tingkat di bawah Jenjang Pangkat Terendah yang di tentukan untuk Jabatan itu
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 111 TH 2020 TENTANG TUGAS FUNGSI KECAMATAN
Pentingnya untuk mengetahui Dasar Hukum yang mengatur terkait tugas fungsi dan tata kerja kewilayahan (Kecamatan) adalah langkah awal dimana semua Pejabat Struktural di kewilayahan melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai aturan yang ada.
Buku Panduan Tata Kelola Digitalisasi Desa Mandiri (Edisi 2024)
Pedoman praktis implementasi sistem informasi desa, standardisasi alur administrasi kependudukan, dan integrasi layanan BUMDes.
Standar Operasional Prosedur (SOP) Digitalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dokumen kompilasi SOP digital lintas dinas untuk mempercepat waktu respons pelayanan masyarakat dari 3 hari menjadi 15 menit.
Ringkasan Kebijakan & Regulasi SPBE Pemerintah Daerah
Kompilasi payung hukum, peraturan bupati, dan pedoman teknis arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Materi Paparan: Kepemimpinan Melayani di Era Transformasi Digital
Bahan tayang seminar nasional kepemimpinan aparatur sipil negara mengenai reformasi pola pikir birokrasi dan inovasi pelayanan.
Template Dokumen Perencanaan & Evaluasi Kinerja (SAKIP)
Lembar kerja terstandar indikator kinerja utama (IKU), cascaded goals, dan matriks evaluasi efisiensi anggaran program.
Modul Pelatihan Keamanan Siber & Tata Kelola Data untuk Aparatur Desa
Panduan dasar perlindungan data pribadi kependudukan dan pencegahan kebocoran data di lingkungan kantor desa.
Membutuhkan Format Regulasi atau Dokumen Lainnya?
Seluruh materi yang dibagikan ditujukan untuk kemanfaatan aparatur perangkat daerah, akademisi, dan penggerak desa. Apabila instansi atau organisasi Anda membutuhkan materi pendampingan spesifik, jangan ragu untuk menghubungi melalui kanal komunikasi resmi.